Pembentukan Propinsi Tapanuli sudan Final

Medan (SIB) Sekdapropsu Drs Muhyan Tambuse mengatakan, pembentukan Propinsi Tapanuli sudah final dan secara formal Pempropsu telah menyampaikannya ke DPRD Sumut. Pempropsu akan selalu patuh dan taat azas pada keputusan pemerintah pusat dan DPR RI tentang pembentukan Propinsi Tapanuli.“Untuk tingkat propinsi sudah final, secara formal telah disampaikan kepada pihak legislatif, tinggal menunggu dan akan patuh atas keputusan pemerintah pusat, serta Pempropsu amat taat azas”, ujar Sekdapropsu mewakili Gubsu didampingi Asisten Tatapraja Hasiholan Silaen SH, Kabiro Otda Drs Bukit Tambunan, Selasa (6/11) saat menerima Panitia Ad Hoc I (PAH) DPD RI yang dipimpin Adnan NS di lantai 10 kantor Gubsu. Kepada rombongan PAH I DPD RI, Muhyan Tambuse juga menjelaskan, wajar-wajar saja muncul pendapat-pendapat baik yang mendukung tanpa reserve, mendukung dengan catatan-catatan dan yang tak mendukung. Itu merupakan nuansa demokratis namun Pempropsu menilai dan yang paling utama sesuai hasil tim bahwa Propinsi Tapanuli layak dimekarkan sehingga diteruskan ke DPRD Sumut. Disebutkan, keinginan pembentukan Propinsi Tapanuli sudah cukup lama sebelum ada aspirasi yang begitu kuat dari masyarakat di kawasan Tapanuli untuk menjadikan/mendirikan/memisahkan diri dari induk Propinsi Sumut dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memperdekat jarak pelayanan. Sementara itu, Ketua Rombongan PAH I DPD RI Adnan NS mengatakan, tim yang terdiri dari Lundu Panjaitan SH, Ishak Mandacan SH, Yonathan Nubatonis datang ke Sumut untuk melihat langsung dan untuk menjaring aspirasi. Ingin tahu secara lengkap, fakta dan data-data apa yang disuarakan masyarakat tentang Propinsi Tapanuli. Pemekaran bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus membebaskan rentang kendali. Kunjungan ini juga untuk meninjau kesiapan calon Propinsi Tapanuli. DPD RI siap memback-up dan menentang yang tidak menginginkan pemekaran. Dana ibukota Jakarta tidak ada tanpa daerah. Bayangkan, hanya 26 persen DAU dari sumber APBN yang dibagikan ke daerah dan sisanya 74 persen mengendap di pusat. DPD akan menentang adanya kebijakan pemerintah pusat membatasi pemekaran khususnya Propinsi Tapanuli. “Bukankah pembentukan Propinsi Tapanuli merupakan aspirasi anak-anak bangsa yang perlu diperhatikan. DPD RI akan memperjuangkan hak-hak daerah”, ujarnya tegas. Dari segi penduduk Sumut yang 12,8 juta jiwa, kata Adnan, Propinsi Sumut sudah layak untuk dimekarkan menjadi dua atau tiga propinsi bahkan 4 propinsi. Bayangkan, Propinsi Maluku Utara hanya berpenduduk 725 jiwa, demikian juga halnya dengan Gorontalo dan Bangka Belitung. Namun masih banyak sisi yang dilihat baik dari segi sosial dan lainnya. Bila hal ini tidak disikapi dengan baik, dapat berubah seperti kapal oleng sebelah. Adnan melanjutkan bahwa fungsi DPD untuk menjembatani hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, Pilkada dan penggabungan daerah. Bila Propinsi Tapanuli lahir, Pempropsu wajib membantu “disusui” hingga 2 s/d 3 tahun masa tenggang waktu dengan berbagai hak dan kewajiban. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi apakah daerah tersebut sudah mampu atau tidak dan bila belum mampu akan digabungkan dengan propinsi induk. Adnan juga menyebutkan, di NAD jumlah penduduknya hanya 1,2 juta jiwa tapi hampir semua kabupaten/kota memiliki lapangan terbang. Sementara itu, Ketua Pemrakarsa Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean yang turut hadir dan didampingi Ir Hasudungan Butarbutar MSi, Eron Lumban Gaol SE, Hitler Siahaan SH, Sanggam SH Bakkara, KCT Sianturi, Budiman Nadapdap SE, mewakili masyarakat Tapanuli mengharapkan agar DPD RI khususnya PAH I juga dapat mengajukan hak inisiatifnya untuk memperkuat pembentukan Propinsi Tapanuli. Aspirasi masyarakat, suara rakyat adalah suara Tuhan dan disampaikan bahwa 11 September lalu DPR RI sudah menyetujui inisiatif DPR RI dan akan diajukan melalui Komisi II. Sementara itu, Lundu Panjaitan SH tetap optimis bahwa pembentukan Propinsi Tapanuli akan terwujud dan diharapkan lebih cepat lebih baik. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda dan kalau bisa akhir tahun ini dapat terlaksana, segala upaya akan dilakukan untuk itu, katanya. (M3/M35/c)